Indeks Desa 2025 adalah sebuah alat ukur yang digunakan untuk menilai kemajuan dan kemandirian desa dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Indeks ini dirancang sebagai indikator tunggal untuk mengukur kinerja pembangunan desa di Indonesia.

Tujuan Indeks Desa 2025:

1. Mengidentifikasi status perkembangan desa dengan mengukur tingkat kemandirian berdasarkan indikator pembangunan.
2. Menjadi indikator tunggal dalam mengukur kinerja Pembangunan Desa di Indonesia.
3. Membantu pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi program pembangunan desa secara tepat sasaran.
4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan desa dengan menyediakan data yang akurat dan terintegrasi.
5. Memastikan setiap desa mendapatkan akses ke anggaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Dimensi yang diukur dalam Indeks Desa 2025:

Layanan dasar, Sosial, Ekonomi, Lingkungan, Aksesibilitas, Tata kelola pemerintahan desa.

Manfaat Indeks Desa 2025:

1. Membantu dalam pengalokasian Dana Desa.
2. Menciptakan sebuah feedback loop yang efektif.
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Pelaksanaan Indeks Desa 2025:

1. Indeks Desa 2025 sudah resmi diluncurkan dan digunakan secara nasional.
2. Pemerintah pusat dan daerah akan menggunakan hasil pengukuran Indeks Desa sebagai acuan utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan desa.
3. Indeks Desa akan menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan pembangunan di kawasan pedesaan.

1. Visi Dan Misi Desa

1. Visi Desa

“Mengoptimalkan fungsi pemerintahan dalam menyelesaikan problematika setiap elemen masyarakat serta mewujudkan tatanan masyarakat desa yang harmonis berdasarkan tuntunan agama adat dan budaya”

2. Misi Desa

• Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
• Memberikan pelayanan publik bebas tanpa biaya
• Menginventariskan seluruh aset desa serta memanfaatkannya untuk kemajuan dan kepentingan masyarakat.
• Mengoptimalkan peran dan partisifasi mengisi pembangunan desa yang berdaya saing dan bermartabat.
• Meningkatkan mutu kesehatan masyarakat dengan sanitasi dan lingkungan yang bersih.
• Mengedepankan kepentingan masyarakat desa dengan skala prioritas dan tidak tumpang tindih.
• Mewujudkan desa yang adil, jujur, sejaahtera, transparan dan akuntable.

Tujuh  butir  misi  di  atas  didasarkan  kepada  kebutuhan  pembangunan  yang telah  ditanamkan dalam bentuk Visi pembangunan desa.  Dalam upaya penyamaan persepsi terhadap misi tersebut serta mengurangi potensi penaksiran atau ambiguitas dalam memahami butir misi, maka penjabaran Misi diatas dapat    dijelaskan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pemerintahan desa yang bersih, demokratis, dan terbebas dari korupsi, kolusi dan neotisme serta bentuk-bentuk penyelewengan lainnya.

Dalam  rangka  meningkatkan pelayanan terhadap  masyarakat  yang  semakin  variatif kebutuhannya maka dibutuhkan kinerja aparatur pemerintah yang  profesional termasuk penataan kelembagaannya yang efektif, efisien dan transparan melalui penerapan reformasi kelembagaan yang terarah dan terukur sehingga terbentuk pemerintahan yang ideal.

2. Mengembangkan perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan potensi desa

Merupakan bertumbuh dan berkembangnya kehidupan perekonomian desa dengan keberpihakan kepada ekonomi rakyat dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraannya dengan memperhatikan segala aspek sesuai kondisi dan potensi desa.

3. Peningkatan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan berpendidikan berlandaskan iman dan Islam Sumber Daya  Manusia  (SDM)  di  Desa Bajubang Laut secara keseluruhan  jika melihat  progresivitasnya  cukup  baik,  namun  jika  memperhatikan kualitasnya maka masih  perlu  adanya  peningkatan yang meliputi pengembangan dan pembangunan lebih lanjut terhadap SDM di Bajubang Laut Kualitas SDM menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan,  karena  ketika  pembangunan  suatu  daerah  tidak memperhatikan aspek  SDM  yang sehat, cerdas dan berkarakter  tentunya  akan mempersulit  proses pembangunan  itu  sendiri  yang  bahkan akan  menghambat progresivitas pembangunan  daerah   secara   keseluruhan.  Hal ini  erat   korelasinya dengan  konsep  pembangunan  dewasa  ini  yang  mengusung  konsep pembangunan berbasis masyarakat.

Nilai-nilai keagamaan, budaya dan adat di atas merupakan landasan keyakinan serta ajaran moral bagi masyarakat  dalam menggerakkan pembangunan, dan sebagai landasan perilaku yang  diwujudkan dalam seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat Bajubang Laut menuju kehidupan yang sejahtera lahir dan bathin.

4. Akan lebih memperjelas eksistensi dan legalitas desa

Tingkat keberadaan desa akan nampak apabila telah tersedia data yang jelas dan diakui tingkat keakuratannya sehingga arah pembangunan desa tidak melenceng dari data yang tersedia sehingga dapat meminimalisir tingkat kegagalan pembangunan desa.

Data yang akurat ini selayaknya memiliki kekuatan di mata hukum. Sebagai titik awal untuk mengukur tingkat keberadaan sebuah desa maka dibutuhkan data yang menyangkut legalitas desa dalam bentuk tersedianya batas desa yang jelas dalam sebuah “Peta Desa” yang mampu membaca potensi dan kemampuan desa. Profil Desa yang selalu diperbaharui secara berkelanjutan seiring dengan kondisi sosial kemasyarakatan yang cenderung rentan dan cepat berubah dewasa ini. Dengan ditetapkannya batas desa yang legalitasnya diakui diharapkan akan diikuti pula oleh legalisasi lahan dan badan sehingga gesekan antar pihak akan terminimalisir dengan sendirinya.